Kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di berbagai daerah di tanah air diharapkan dapat mendorong kembali geliat ekonomi nasional yang terdampak besar akibat pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Rabu (5/8/2020) mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbaru mencatat ekonomi nasional pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi negatif 5,32 persen (YoY). Kontraksi terdalam dialami sektor transportasi dan pergudangan yang terkontraksi 30,84 persen. Penurunan terbesar kedua dialami sektor jasa akomodasi dan makanan dan minuman yang mengalami kontraksi sebesar 22,31 persen. "Penyebabnya adalah terhentinya pergerakan manusia akibat pandemi yang membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Selain itu juga banyak ditutupnya tempat rekreasi dan hiburan yang berimbas pada menurunnya tingkat hunian kamar hotel serta restoran. Sehingga dampaknya pada sektor pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif seperti transportasi cukup besar," kata Wishnutama. Namun sejak kebijakan pelonggaran PSBB diberlakukan oleh beberapa pemerintah daerah, perlahan geliat ekonomi nasional mulai bergerak. Terakhir, Pemerintah Provinsi Bali yang membuka kembali sektor pariwisata untuk wisatawan nusantara. Untuk itu Wishnutama berharap kegiatan pariwisata dapat kembali mendorong perekonomian nasional. Namun ia mengingatkan penerapan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam hal tersebut. Tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Kami telah menginisiasi kampanye InDOnesia CARE, yaitu strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik dan membuktikan bahwa semua tempat usaha sektor parekraf telah mengutamakan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan lestari bagi konsumennya," kata Wishnutama. Sementara bagi sektor industri, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan dan fasilitasi stimulus fiskal dan nonfiskal pelaku usaha parekraf dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diantaranya mendorong pelaku parekraf untuk memanfaatkan dana talangan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Serta yang terbaru penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah exposure kredit modal kerja kepada pelaku usaha di sektor prioritas. Salah satunya adalah pariwisata yakni hotel dan restoran. "Kemenparekraf tidak bisa bekerja sendirian menghadapi segala dampak yang timbul dari pandemi COVID-19. Perlu ada usaha Bersama dengan kolaborasi baik antara pemerintah, industri, serta masyarakat," kata dia. Sebelumnya Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangannya mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 yang terkontraksi sebesar minus 5,32 persen adalah yang terendah sejak 1999. "Melacak kembali pertumbuhan ekonomi dalam triwulanan, kontraksi 53,2 persen ini terendah sejak triwulan 1 tahun 1999 yang mengalami kontraksi minus 6,13 persen," kata Suhariyanto. Kendati demikian, ia mengajak semua pihak membangun optimisme bahwa triwulan III tahun 2020 geliat ekonomi akan membaik. Sejak adanya relaksasi PSBB di awal Juni 2020 dan seterusnya sudah terjadi geliat ekonomi meskipun masih jauh untuk kembali normal. "Untuk itu kita perlu bekerja sama. Kita semua harus bergandeng tangan membangun optimisme supaya kita semua bersatu untuk melawan COVID-19 dan salah satu kunci yang paling penting untuk menuju pemulihan ekonomi nasional adalah kedisiplinan kita semua untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan," kata Suhariyanto.
Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber Artikel https://www.kemenparekraf.go.id/
0 Comments